Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah?
a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan
b. kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer.
c. perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
d. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia.
e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Kunci jawaban soal :
Jawaban: E. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Pembahasan:
Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 merujuk pada sistem politik yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Demokrasi terpimpin adalah konsep politik yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden.
Berikut adalah beberapa aspek utama pelaksanaan demokrasi terpimpin selama periode 1959-1965:
1. Asas Ekonomi Nasional
Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis dengan mengedepankan kepemilikan dan kontrol negara atas sumber daya alam dan industri strategis.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh asing dalam ekonomi Indonesia.
2. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Pemerintah melakukan nasionalisasi beberapa perusahaan asing di Indonesia.
Tindakan ini bertujuan untuk mengendalikan ekonomi negara dan memberdayakan ekonomi nasional.
3. Politik Luar Negeri yang Aktif dan Bebas
Pemerintah Soekarno mengadopsi kebijakan luar negeri yang aktif dan bebas, yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif.
Dalam kerangka ini, Indonesia berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara Non-Blok, menjunjung tinggi kemerdekaan, dan mendukung gerakan dekolonisasi di seluruh dunia.
4. Dwi Fungsi ABRI
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diposisikan sebagai kekuatan politik yang memiliki peran ganda dalam politik.
Selain bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional, ABRI juga memiliki peran politik untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan demokrasi terpimpin.
5. Pembentukan Organisasi Politik
Pemerintah membentuk organisasi politik yang bertujuan untuk menggerakkan rakyat dan melaksanakan kebijakan demokrasi terpimpin, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Front Nasional (Front Pancasila).
6. Sentralisasi Kekuasaan
Demokrasi terpimpin menekankan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden.
Presiden memiliki otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik, termasuk menunjuk menteri-menteri dan mengambil langkah-langkah penting tanpa persetujuan parlemen.
Demokrasi terpimpin ini berakhir pada tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan perubahan rezim politik dan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.