Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh?
a. Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
b. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat
c. dr. Radjiman Wediodiningrat, Sukarni, dan Sudiro
d. dIr. Soekarno, Mr. A. Soebardjo, dan Sukarni
e. Drs. Moh. Hatta, Wikana, dan A.G. Pringgodigdo
Kunci jawaban soal :
Jawaban: A. Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
Pembahasan :
Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Mereka adalah dua tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, sebuah pertemuan berlangsung antara Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya.
Pertemuan ini diadakan dalam rangka menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Setelah berdiskusi dan mendiskusikan berbagai poin, Soekarno dan Hatta kemudian merumuskan teks proklamasi yang ditulis dengan tangan oleh Soekarno pada selembar kertas.
Naskah proklamasi tersebut berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia dan penetapan Indonesia sebagai negara yang merdeka.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta secara resmi membacakan teks proklamasi di hadapan sekelompok orang yang hadir di rumah Soekarno.
Proklamasi tersebut menandai berdirinya Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka.
Soekarno dan Hatta selanjutnya memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan Indonesia pasca-proklamasi.
Soekarno menjadi Presiden pertama Indonesia, sementara Hatta menjadi Wakil Presiden pertama.
Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi dokumen yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena menandai awal dari perjuangan dan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, langkah-langkah penting segera diambil untuk mengkonsolidasikan kemerdekaan dan memperkuat kedaulatan negara yang baru lahir.
Pertama-tama, Soekarno dan Hatta membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk menjalankan pemerintahan dan memobilisasi sumber daya nasional dalam menghadapi situasi pasca-kemerdekaan yang kompleks. PDRI berupaya membangun keberlanjutan dan stabilitas dalam masa peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda.
Selanjutnya, pada tanggal 29 September 1945, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin nasionalis Indonesia lainnya membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Badan ini bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang akan menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan yang lebih formal.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama di Jakarta. Selama beberapa bulan berikutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung untuk membahas berbagai aspek negara dan masyarakat Indonesia yang baru.
Diskusi meliputi pokok-pokok pikiran, ideologi negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia.
Dari hasil diskusi BPUPKI, terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Piagam ini berisi prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti Pancasila sebagai dasar negara, keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.
Piagam Jakarta menjadi dasar bagi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, yang hingga saat ini masih menjadi konstitusi Indonesia.
Selain itu, dalam rangka mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan,
Soekarno dan Hatta juga terlibat dalam perundingan dengan pihak Belanda.
Perundingan-perundingan tersebut berlangsung dalam konteks Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dimulai pada tahun 1949 dan berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
Soekarno dan Hatta terus memainkan peran kunci dalam pembentukan dan pembangunan negara Indonesia pasca-kemerdekaan.
Soekarno menjadi Presiden Indonesia yang pertama, dan Hatta menjadi Wakil Presiden hingga tahun 1956.
Mereka berdua telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun fondasi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia yang merdeka.