Otonomi Daerah Adalah ? Pengertian , Tujuan , Asas , dan Prinsipnya

By | July 23, 2019

Otonomi daerah merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh warga daerah dengan menompang hak, kewajiban dan wewenangnya terhadap daerah  sendiri dengan menangani sendiri sehingga tanpa pemerintaha atau lembaga yang lebih tinggi. Berikut dalam artikel ini akan dibahas mengenai otonomi daerah lebih mendalam, yuk simak dengan baik ya. Yang akan dipaparkan yakni pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, UU otonomi daerah, dan asas otonomi daerah. Berikut di bawah ini paparannya:

Pengertian Otonomi Daerah

otonomi daerah

Otonomi daerah adalah suatu wilayah yang memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur diri sendiri dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sekitar. Banyak sekali yang berpendapat mengenai pengertian otonomi, berikut ini pengertian otonomi daerah secara etimologi, yakni istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian otonomi daerah aadalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Selain itu pengertian otonomi daerah menurut UU yakni UU Nomor 32 tahun 2004, pengertian otonomi daearah menurut UU tersebut adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mnegatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian otonomi daerah pendapat para ahli yakni  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

Ulas juga : Pengertian Masyarakat Madani

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian diatas otonomi daerah adalah suatu wilayah yang memiliki hak, wewenang serta kewajiban untuk menjalankan sendiri baik dalam hal pemerintah maupun kepentingan masyarakat sekitar dengan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah sebgaai berikut:

  1. Tidak terjadinya pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintah serta pembangunan berjalan lancar.
  2. Agar pemerintah tidak dijalankan oleh pemerintah pusat saja, melainkan daerah juga dapat diberikan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
  3. Agar kepentingan umum sebuah daerah dapat diurus lebih baik degan memperhatikan sifat keadaaan daerah yang memiliki kekhusususan sendiri.
  4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di setiap daerah. Adanya otonomi daerah membuat lembaga daerah dapat langsung melakukan pelayanan publik tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
  5. Untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi di setiap daerah. Adanya otonomi daerah membuat struktur pemerintah daerah atau pemda harus jelas sehingga perlu dilakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada dan anggota DPR lewat proses demokrasi yang telah diatur.
  6. Untuk meningkatkan keadilan nasional, hal ini dilakukan melalui kebijkana pemerintah daerah terhadap masyarakat agar terwujud keadilan dan stabilitas nasional.
  7. Untuk pemetaan wilayah daerah, hal ini diwujudkan melalui pemerintah daerah yang melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan koordinasi dan sinergi anatara pusat dan daerah enjadi lebih baik demi terwujudnya keutuhan NKRI di seluruh wilayah Indonesia.
  8. Mendorong pemberdayaan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan peran aktif masyarakat melalui organisasi-organisasi daerah di bidang ekonomi, politik, sosial dan kesehatan misalnya seperti ibu PKK, karang taruna atau kelompok petani.
  9. Otonomi daerah juga memilki fungsi untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.peran aktif masyarakat menuntut kreativitas dari warga setempat dalam mengelola ekonomi dan pariwisata daerah.
  10. Menumbuhkan ekonomi daerah, dengan aktifnya pern masyarakat dan peran lembaga daerah membuat roda ekonomi daerah menjadi lebihberkembang. Dampaknya pertumbuhan ekonomi daerah berkembang pula sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Indoensia.

Prinsip Otonomi Daerah

berikut yakni prinsip-prinsip otonomi daerah:

  1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, ialah daerah diberikan kewenangan untuk megurus serta mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, selain kewenangan di bidang politik luar negeri, kamanan, agama, moneter, pertahanan dan peradilan.
  2. Prinsip otonomi nyata, yakni daerah diberikan kewenangan guna menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, kewajiban dan wewenang yang nyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan hidup sesuai dengan potensi dan kekhasan suatu daerah.
  3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yakni otonomi yang dalam penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan serta pemberian otonomi yakni untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan nasional.

UU Otonomi Daerah

Apa saja yang menjadi peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia? Berikut ini penjelasnnya:

  1. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998

Menurut Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

  1. Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 yang membahas mengenai materi rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ketetapan MPR RI ini dikeluarkan dua tahun setelah Tap MPR RI No. XV/MPR/1998. Pada tahun tersebut, terjadipertimbangan untuk mengeluarkan Tap MPR RI yang menjabarkan secara lebih lanjut Tap MPR RI mengenai otonomi daerah yang sebelumnya. Ketetapan ini sendiri dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah selama tahun-tahun sebeumnya belum dilaksanakan seperti yang diharapkan sehingga banyak terjadi kegagalan.
  2. UU NO. 32 tahun 2004

UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan UU pertama yang dikeluarakan berkenaan dengan otonomi daerah setelah dikelurkannya Tap MPR RI No. XV/MPR/1998. UU ini secara lengkap membahas mengenai pemerintahan daerah yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

  1. UU No. 33 tahun 2004

UU No. 33 tahun 2004 yang membahas mengenai materi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dapat kita katakan bahwa UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 yang secara khusus membahas perihal perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU ini merupakan bentuk penyesuaian dari pelaksanaan perimbangan keuangan yang mengikuti perkembangan zaman serta dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia. UU ini memuat prinsip kebijakan perimbangan keuangan yang mneyeluruh dalam rangka pendanaan dari penyelenggaraan ketiga asas otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

  1. UU No. 23 tahun 2014

UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, yakni berupa urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren serta urusan pemerintahan umum.

Asas Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah berdasarkan peoman pemerintahan yakni Pasal 20 UU No. 32 Tahun 24 2004 terdiri atas:

  1. Asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam NKRI
  2. Asas dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pemerintah pusat daerah
  3. Asas tugas tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa guna melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana serta prasarana juga sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya ataupun mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Baca juga : Integrasi Nasional Adalah

Nah, dalam artikel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan undang-undang. Serta otonomi daerah yakni suatu wilayah yang memiliki hak, wewenang serta kewajiban untuk menjalankan sendiri baik dalam hal pemerintah maupun kepentingan masyarakat sekitar dengan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku. Terimakasih kepada pembaca yang sudah membaca artikel diatas dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat..